Categories
Blogging

Replanting, Momentum Pembenahan Perkebunan Sawit Rakyat

“USAHA REPLANTING PERKEBUNAN SAWIT RAKYAT hendaknya digunakan sebagai momentum untuk pembenahan perkebunan sawit rakyat sehingga lebih tinggi produktivitasnya, lebih efisien, lebih modern, lebih berdaya saing, dan lebih berwawasan lingkungan,” ungkap Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec., Menteri Pertanian periode 2000 – 2004, saat diwawancara AGRINA.

Bagaimana perkembangan perkebunan sawit rakyat di Indonesia?

Perkebunan kelapa sawit baru sekitar 100 tahun diperkenalkan di Indonesia tetapi perkembangan paling pesatnya terjadi pada masa pascareformasi atau setelah tahun 2000. Perkembangan sejak 2000 itu sedemikian pesatnya sehingga pantas disebut revolusi. Revolusi dalam luas areal dan partisipasi perkebunan rakyat. Total luas areal sawit awal 1980an kurang dari 400 ribu ha menjadi sekitar 2 juta ha pada 2000. Dari 2 juta ha pada 2000 melonjak menjadi sekitar 11 juta ha saat ini.

Awalnya sawit berada di tangan perusahaan besar swasta asing, tapi mulai akhir 1980-an perusahaan swasta nasional sudah tumbuh pesat bersama perkebunan BUMN. Sejak 2000-an perkebunan rakyat mulai berkembang dan saat ini menurut statistik su- dah lebih dari 40% areal sawit kita di tangan rakyat. Penyebab utama revolusi ini adalah profitabilitas yang relatif tinggi dari perkebunan sawit digabung- kan respons positif para petani dan masih tersedia- nya areal yang cocok untuk sawit terutama di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Apakah revolusi memunculkan dampak negatif? Revolusi menimbulkan beberapa dampak negatif. Pertama, dalam pembukaan kebun sawit para petani sering tidak mendapatkan bibit bersertifikat sehingga mereka menanam bibit asalan. Akibatnya, produktivitas pun rendah dan kondisi kebun substandar.

Kedua, perkembangan yang cepat dan kurangnya pengetahuan serta kurang jelasnya batas-batas hutan membuat sebagian petani menanam sawit dalam wilayah hutan. Ini menimbulkan masalah tersendiri. Ketiga, pertumbuhan luas areal yang cepat itu tidak disertai dengan bertumbuhnya organisasi petani yang dapat membantu mereka meningkatkan produksi dan memasarkan hasil produksi.

Dan keempat, lahan petani banyak yang belum bersertifikat. Padahal sertifikat lahan menjadi sangat penting saat ini dan pada masa mendatang. Ketiadaan sertifikat lahan menyulitkan petani berhubungan dengan lembaga keuangan formal dan menghambat petani memperoleh sertifikat sawit berkelanjutan dari ISPO dan RSPO.

Apa yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya? Kendatipun berkembang pesat dan telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan pedesaan dan wilayah serta menghasilkan devisa, data yang terpercaya tentang sawit rakyat sangat sulit diperoleh. Hal itu menghambat dalam perumusan program dan kebijakan untuk pembangunan sawit rakyat.

Pohon sawit rakyat yang menua dan kondisi kebunnya substandar memunculkan rencana peremajaan (replanting) dengan fasilitas dana sawit dari BPDP Kelapa Sawit. Hendaknya inisiatif replanting ini dimanfaatkan sebagai momentum untuk pembenahan perkebunan sawit rakyat sehingga lebih maju dan lebih berwawasan lingkungan.

Kementan melalui Ditjen Perkebunan, Pemerintah Daerah, dan BPDP Kelapa Sawit mengambil peranan utama untuk menyusun komponen insentif dan bantuan buat replanting sawit rakyat, menyeleksi petani dan kelompoknya, dan melakukan pemantauan selama tiga tahun tanaman belum menghasilkan. Untuk itu harus dirumuskan suatu strategi dan program jangka panjang replanting sawit rakyat.

Melalui replanting bisa diperkenalkan bibit unggul bersertifikat untuk meningkatkan produktivitas dan integrasi program sertifikasi lahan para petani yang dikaitkan dengan sertifikasi ISPO dan RSPO. Dan tidak kalah pentingnya melalui replanting ini para petani dibina agar mampu berorganisasi secara modern dan efisien, tidak hanya dalam bidang produksi tapi juga sampai pada pengolahan dan pemasaran.

Dengan adanya replanting ini diharapkan 25 tahun mendatang sawit Indonesia sudah menjadi sistem agribisnis yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan.